 |
| Kantor DJBC Kanwil Kepri di Jl. Ahmad Yani, Meral. |
Batam adalah kota metropolitan layaknya seperti jakarta, dengan kepadatan penduduknya yang mencapai 1.130.300 jiwa. Kota yang dibentuk saat era presiden B.J Habibie ini selalu rawan akan kasus kriminal. Persaingan mendapatkan taraf hidup lebih baik menjadikan kasus sosial sering terjadi sehingga pemberitaan di media massa condong ke arah sana. Liat saja media surat kabar seperti batam pos, tribun batam seolah di kepri ini yang diliput hanya batam saja, Tg. pinang, Bintan, Karimun bukanlah tajuk utama pada halaman cover koran tersebut. Namun semua itu adalah kewajaran yang memang harus disediakan demi kebutuhan akan kebaikan kedepan kota batam. Untuk mengawali semua aktivitas kriminal yang ada, sangat strategis bila polda kepri ditempatkan di sana, sedangkan daerah lain masih terlalu minim dibandingkan dengan kejahatan yang ada di kota batam.
Masalah keamanan sudah di ambil alih kota batam sebagai centralnya kepolisian di wilayah kepri, selanjutnya dengan sektor pertahanan. Melihat geografis kepri, tidak tepat bila semua intansi penting terpusat hanya 1 daerah, alasannya kepri bukanlah daerah daratan seperti di provinsi Riau. Pulau-pulau lain tentu sulit untuk di pantau setiap perkembangannya. Hematnya, tidak ada efisiensinya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Lantamal Kepri yang terletak di Jln. Yos Sudarso no 1 Batu hitam, Tg. Pinang menjadi satu bukti bahwa pembagian tugas untuk daerah masing-masing telah di koordinir sedemikian baik oleh pemerintah pusat. Bukan tidak ada alasan menempatkan pangkalan utama angkatan laut tersebut di tanah gurindam, di sana langsung berbatasan dengan laut cina selatan. Yang akhir-akhir ini indonesia harus ikut campur dalam mengamankan sumber daya alamnya serta menjaga kedaulatan bangsa dari ancaman serangan berupa sabotase, propoganda, perompak, pembajakan dan sebagainya. Perlu diketahui, lantamal adalah pangkalan utama angkatan laut yang setingkat dengan kapolda di kepolisian. Dibawahnya ada lanal (pangkalan angkatan laut), seperti lanal tanjung balai karimun, lanal batam, dll. Lalu untuk kepolisian ada yang namanya polres dan yang terkecil polsek.
Kemudian, pengamanan dalam dunia ekspor dan impor juga perlu di perhatikan, malah lebih dari khusus. Bila ekonomi bangsa ini menurun maka semua sektor akan terikut imbasnya. Bisa saja gaji kepolisian akan di pangkas dan alutsista (alat utama sistem senjata) kita tidak bisa memproduksi lagi apa lagi untuk membeli suku cadangnya dari negara lain. Padahal sekarang ini negara kita sedang dalam upaya menjadi negara mandiri dalam menciptakan alutsista. Seandainya semua terjadi maka keamanan, pertahanan, kedaulatan, dan marwah bangsa indonesia akan runtuh dan bangsa ini akan rawan untuk di jajah kembali.
Berkaca pada di atas, direktorat jenderal bea cukai yang terbentuk pada tahun 1 oktober 1945 memiliki tugas dan wewenangnya namun tidak seperti TNI yang menjaga pertahanan, mereka lebih ke arah pengamanan seperti kepolisan tetapi cenderung mengamankan barang/aset yang dimiliki indonesia di wilayah kelautan teritorial.
Dalam instansi pemerintah tersebut terdapat daerah yang mendapat predikat khusus, yakni provinsi kepri. Dimana hanya bea cukai keprilah yang benama DJBC Kanwil Khusus Kepri. Suatu kebanggan bagi provinsi kepri khusunya kabupaten karimun yang telah dipercaya oleh pemerintah pusat untuk mengurusi aktivitas perdagangan di perairan laut kepri.
Satuan ini langsung di bawah arahan kementrian keuangan dan memliki direktorat jenderalnya, beda dengan kepoliskan dan TNI yang memiliki atasanya langsung seperti kapolri dan panglima TNI. Kementrian keuangan menangani berbagai direktorat jenderal, diantaranya direktorat jenderal pajak, direktorat jenderal imigrasi, direktorat jenderal kesyahbandaraan, dan sebagainya.
Baca Juga : Mengenal DJBC Indonesia Lebih Dalam
0 Komentar