11 Pertanyaan Seputar BAKAMLA, Mahasiswa Kelautan Wajib Tahu

Aiza Arfhayani (Wakil Ketua HIMA-MKP Universitas Karimun)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan dan Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) bermetamorfosis menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bertugas sebagai Indonesia coast guard. Berikut adalah pertanyaan seputar Bakamla yang membuat saya masih bingung apa peran, fungsi dan kenapa sampai dirubah nama instasi keamanan laut tersebut. Lalu juga terdapat jawaban yang saya himpun dari berbagai sumber di media online yang rujukannya cukup terpecaya. Baiklah langsung saja kita ke pertanyaan pertama.

1. Apa perubahan utama Bakorkamla menjadi Bakamla?

Bakorkamla adalah suatu instansi pemerintah yang dibentuk pada 1972. Tujuan presiden saat itu bagaimana proses ilegal di laut diproses hukum secara tuntas. Di situ, ada (TNI) Angkatan Laut (AL), kejaksaan, dan Imigrasi. Pada 2005, presiden meningkatkan lagi Bakorkamla tidak hanya aspek AL, kejaksaan, dan imigrasi. Juga ada polisi, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPLP KKP), Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub untuk bagaimana mengoordinasikan semua stakeholder terkait. 

Pada 2014, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sesuai UU 32 Tahun 2014 ingin lembaga ini tak hanya bersifat koordinasi, tapi juga bersifat gabungan dalam arti tiga hal. Pertama, patroli gabungan. Kedua, penggunaan sistem peringatan dini supaya patroli lebih efisien. Sehingga, baru bergerak ke laut kalau ada peristiwa yang dideteksi radar atau satelit. Ketiga proses hukum yang tuntas tidak hanya pemberkasan di lapangan, tapi juga sampai ke pengadilan. Sehingga, pengguna laut mendapat kepastian hukum. 

2. Apakah struktur organisasi Bakamla ikut berubah?

Perubahan Bakorkamla pada 2005 menjadi Bakamla pada 2014 tidak menambah unsur organisasi, hanya mengubah eselon II pada tingkat kepala pusat menjadi deputi atau naik pangkat menjadi bintang dua. Sehingga, komunikasi deputi Bakamla dengan instansi lain di dalam negeri menjadi setara. Misalnya, dengan asisten operasi AL dan Polri, dirjen Hubla dan KKP menjadi setara. 

Di zona maritim yang sebelumnya satgas dipimpin kolonel sekarang dipimpin laksamana pertama sehingga zona dapat berkomunikasi dengan pejabat setara, seperti danlantamal, kapolda, dan danrem. Juga, dengan mitranya di luar negeri, misalnya, di zona Batam dengan di Johor, Malaysia, punya wewenang berkoordinasi. Bicara bintang satu dengan bintang satu, bintang dua dengan bintang dua.

3. Bersama BNPT dan BNN, bisakah presiden Jokowi memperkuat peran Bakamla ?

Arahan presiden dalam sidang kabinet terbatas pada 21 September (2015), tolong jangan diartikan masing-masing instansi memperkuat diri, masing-masing memperkuat sinerginya. Kata beliau. Semenjak perintah itu, pemerintah melakukan latihan bersama BNN di Batam. Kemudian dengan BNPT di Manado, jadi arahan presiden ditindaklanjuti. 

Bakamla juga menindaklanjuti dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) bagaimana potensi limbah nuklir bisa kita cegah, deteksi dini dengan Bapeten supaya awak kapal itu tidak canggung menangani masalah limbah nuklir. Aspek efisiensi, peralatan, sumber daya manusia, sarana prasarana yang ada di tiga instansi hendaknya jangan duplikasi. Bapeten, misalnya, punya peralatan tingkat memonitor tingkat radioaktif maka Bakamla untuk apa belinya lagi. Lalu BNN bisa mendetaksi alat terkait narkoba maka Bakamla untuk apa membelinya lagi dan sebaiknya menggunakan yang sudah ada.

Dari sisi perundang-undangan, ada dua hal yang harus ditindak lanjuti. Struktur organisasi evaluasi perlu penguatan untuk mempertajam tugas pokok yang sudah ada dan meningkatkan struktur organisasi yang sudah ada. Dulunya (pejabat) eselon II usulkan eselon I, yang dulunya eselon III sulkan eselon II. Secara prinsip, tidak menambah organisasi, tapi ada yang dinaikkan kewenangannya, tujuannya untuk mempercepat komando di lapangan. 

Aspek kedua perundang-undangan itu dipertajam. UU tentu dalam perkembangannya harus direvisi, jangan digunakan terus-menerus selama 10-20 tahun tanpa direvisi, pemerintah temukan pengamanan dan keselamatan laut harus seimbang. Tak ada keamanan yang proporsinya lebih besar dibandingkan keselamatan. Keamanan terkait hajat hidup orang banyak dengan perlindungan geliat ekonomi. Keselamatan terkait dengan nyawa manusia. 

4. Bagaimana peran Bakamla dalam penegakan hukum di laut?

Sekarang, Bakamla lebih menata bagaimana para instansi yang memiliki kewenangan di laut itu terdistribusi rata dari Sabang sampai Merauke. AL di daerah ini, polisi di daerah ini, KKP di daerah ini. Istilahnya, Bakamla filling the gap dalam arti ruang. Masing-masing (instansi) silakan beroperasi, Bakamla tahu operasi yang dilakukan stakeholder, berapa kapal digelar dan lamanya, baru Bakamla mengisi daerah yang kosong. Prinsipnya, efisiensi tidak ada duplikasi ruang patroli, tidak ada pemborosan BBM, dan tidak ada proses hukum terhenti di tengah jalan. Semua pengguna laut jika salah akan dipersalahkan dan kalau tidak salah maka dilepaskan.

5. Bagaimana membedakan tugas Bakamla dan TNI AL dalam penegakan hukum di laut?

Dalam RUU Keamanan Laut yang diusulkan dan dilaporkan ke presiden ditujukan untuk lebih menata peran dari masing-masing lembaga yang memiliki fungsi keamanan di laut dan mengarahkan kepada Bakamla dan instansi sipil yang ada di dalamnya untuk melaksanakan fungsi maritime civil law enforcement. Itu dibuat dan tak bisa digabung sejak awal dengan defense law maritime.

Bersama KSAL, mereka mendukung. Yang artinya tak beri personel dan kapal tapi mendukung dalam artian begitu maritime civil law enforcement ditata, pertahanan mengikuti seandainya dalam penataan itu Bakamla sudah memberikan lokasi operasi polisi, KKP, Bea Cukai maka wilayah kosong diisi dengan Bakamla atau AL. Jika terkait kedaulatan, pemerintah akan meminta AL gelar operasi di sana. 

6. Program lain apa yang dijalankan Bakamla?

Kapolri pernah mengatakan, Bakamla itu hendaknya jangan sibuk sendiri dengan internal, tapi juga bagaimana kemanfaatannya untuk masyarakat. Karena itu, pemerintah mempunyai program membagikan life jacket dan ring buoy supaya saudara kita nelayan yang setiap hari melaut itu dapat berlayar lebih jauh lagi karena merasa lebih aman. 

7. Bagaimana terkait komando penegakan hukum di laut?

Jika bicara masalah keamanan dan keselamatan, maka bicara hierarki komando. Jangan sampai komando itu menjadi suatu diskursus (antarinstitusi), ada komando atau perintah ditanya lagi, itu tidak benar. Komando itu artinya kecepatan dan ketepatan. 

Setiap komando itu dipertanggungjawabkan ucapannya, itu menyangkut nyawa manusia dan biaya. Kalau ada kapal tenggelam, masih ngeyel, komando menyelamatkan yang tentunya harus di selamatkan. Kewajiban seseorang yang mendapat perintah melaksanakan secepat dan setepat mungkin, jangan digabung di awal lalu ditata.

Jika melihat peraturan secara global, AL juga mempunyai tugas konstabulari melakukan pengamanan di laut dalam, jadi apakah AL juga terlibat? Ya wajib. Jangan melihat kedaulatan dalam arti garis batasan saja, potensi mengganggu keamanan di perairan itu juga harus dilihat. Hanya pengerahan AL pakai kapal perang, yang berbeda dengan kapal sipil. Dalam menangani praktik ilegal, tak bisa dibagi defensi dan maritime civil.

8. Kejahatan laut jenis apa yang menjadi prioritas Bakamla?

Jika disadari, kejahatan di laut banyak, tak hanya illegal fishing dan perompakan, ada BBM ilegal, illegal logging, pembuangan limbah nuklir, atau kejatahan narkotika. Itu semuanya patut cermati. Kejadian illegal fishing mempunyai potensi kerugian negara yang banyak, perompakan juga banyak. Kalau bicara perompakan itu tak hanya bicara tentang Indonesia, tapi juga bagaimana kartelnya dengan negara lain. Karena itu, menyangkut antarnegara tentu aparat sipil dan militer terlibat di dalamnya, ini menyangkut masalah kedaulatan dan batas negara.

Namun, jangan lupa dengan BBM ilegal, memang jumlahnya sedikit namun nilai rupiahnya tinggi. Misalnya, kapal ikan potensi kerugian negara Rp 1 miliar satu kapal, ada 100 kapal dan Rp 100 miliar. Tapi, BBM ilegal itu satu kapal nilainya bisa Rp 200 miliar. Value dari illegal activity yang dilakukan berbeda. Karena itu, kegiatan ilegal di laut itu banyak yang harus di amankan.

9. Dari penindakan hukum selama 2015, berapa uang negara yang diselamatkan?

Pelaksanaan operasi keamanan dan keselamatan laut berbasis early warning system. Bakamla tahun lalu menyelenggarakan patroli sebanyak 15 kali, terdiri atas patroli mandiri enam kali, patroli bersama sembilan kali, dan patroli terkoordinasi mitra di luar negeri sebanyak tiga kali dengan hasil 2.100 kapal diperiksa, 40 kapal diberikan teguran, dan 28 kapal ditangkap.

Dalam pelaksanaan operasi, Bakamla didukung lembaga atau kementerian terkait dengan jumlah layar 10 jam per hari dan sekitar 4.500 personel, dengan estimasi sementara menyelamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 1,9 triliun atau 19 kali lipat dari DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran) operasi Bakamla sebesar Rp 99 miliar. Itu bukan kinerja Bakamla saja, tapi kinerja bersama stakeholder. Sudah tidak zamanya lagi jika mengklaim diri sendiri, klaim sektoral.

10. Apa upaya Bakamla untuk menurunkan ego sektoral antar lembaga?

Pertama, Bakamla menerapkan prinsip integrasi, jika mengenai integrasi, mulai dari latihan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan assessment. Sehingga, kegiatan Bakamla dan stakeholder tak hanya operasi, tapi latihan bersama juga ada di dalamnya. Kedua, perencanaan bagaimana koordinasi biro Bakamla dan biro stakeholder agar tak ada duplikasi. Ketiga, integrasi dalam pelaksanaan geladi penyegaran kita satukan pola pikir dan pola tindak dalam melaksanakan operasi. Terakhir dan penting, evaluasi dan assessment. Pemerintah tidak menginginkan evaluasi saja dan menemukan perbaikan untuk langkah selanjutnya sehingga kinerja terus akan meningkat. 

11. Bagaimana masalah terkait dengan penguatan armadanya?

Prinsip yang digunakan Bakamla tidak duplikasi dari kapal yang dimiliki stakeholder. Secara empiris, maritime civil law enforcement mempunyai rentang antara 28 sampai 40 meter maka Bakamla tidak mengadakan kapal dalam rentang itu, dipilih di bawah 28 meter atau di atas 40 meter. 

Kedua, Bakamla juga bagian komponen cadangan maka sarana pemerintah untuk di kapal, dudukan untuk mendukung pertahanan jika diperlukan. Bukan berarti di kapal ada peluru kendali, melainkan landasan untuk peluru kendali dalam bentuk rangka ada. Namun, jika dipakai untuk unsur pertahanan. Bakamla juga harus berperan serta jika suatu saat nanti timbul konflik maritim. 

Konflik maritim tak harus diselesaikan secara maritim, itu diselesaikan pendekatan sipil, diplomasi, itu menunjukkan kedaulatan. Bakamla harus mempunyai sarana untuk itu. Karena itu, kapal bakamla memilih 12 meter dan 16 meter untuk jenis pemburu. Untuk kapal operasi antarpulau yang ukuran 48 meter. Untuk laut luar, ada kapal 110 meter. Kapal disiapkan untuk komponen cadangan meskipun peralatannya tidak ada.

Satu hal lagi, kapal ini berfungsi sebagai kapal latih. Sehingga, kalau stakeholder ingin memakai, silakan gunakan kapal Bakamla, pemerintah menegaskan kembali silahkan gunakan sarana dan prasarana, baik latihan bersama maupun mandiri, khususnya dalam hal kapal dan sistem peringatan dini di dalam kapal itu.

***

Menyiapkan Calon Generasi Pemimpin Masa Depan

Aiza yang masih berstatus mahasiswa Universitas Karimun ini mengaku senang dengan kehidupan yang dijalaninya sebagai mahasiswa jurusan Manajemen Kepelabuhanan dan Pelayaran.

"tingkat kritis anak muda mahasiswa itu harus merangsang bagaimana berpikir visioner - lebih jauh, untuk masa ini dikalangan mahasiswa sedikit yang memikirkan nasib kedepan generasinya. Mereka malah memikirkan kesuksesan sendiri ketimbang perubahan bersama apa lagi sesuatu yang bersifat milik publik. Padahal dengan berfikir demikian bisa mendorong kesuksesan kita sebagai mahasiswa ke arah yang lebih lebar," kata wakil ketua HIMA-MKP Universitas Karimun ini.

Aiza menambahkan, era pejabat berusia 50 tahunan sudah berakhir karena hampir memasuki usia pensiun. Demi melihat NKRI ini bisa berjaya pada masa akan datang, ia ingin pemerintahan indonesia melalui BAKAMLA berkontribusi menyiapkan generasi muda untuk mengisi tampuk kepimpinan nasional. Langkah konkret yang dilakukannya adalah menyiapkan konten sebaik mungkin untuk diberikan ke generasi sekarang untuk menyelesaikan pembangunan yang belum selesai.

Wanita yang segera memasuki semester tiga ini yakin mahasiswa akan membawa bangsa ini menuju ke arah lebih baik. "Harus disampaikan kepada mereka, tapi jangan dilihat sebagai kegagalan. Karena memang eranya belum, tapi suatu saat saya yakin generasi muda yang masih menempuh kuliah dengan kualitas dan tingkat kritis pemikiran yang ada merekam mempunyai kemampuan memimpin negeri ini lebih baik," kata alumnus SMA 3 tersebut.